VJJ

Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Cerminan Politik dan Hukum

Aisyah Oktavia Dewi — 2026-04-30

Academic Paper is a paper derived from the results of research or legal studies on a particular problem that can be scientifically accounted for regarding the regulation of the problem in a Draft Law, Draft Provincial Regulation, or Draft Regency/City Regulation which can be a solution to the problems and needs of the community regarding law in Legislation. In order to realize good regulations, a good academic paper is needed from community participation. With this in mind, this study will discuss the background of the need for an academic paper in the formation of legislation, in order to achieve legal ideals and for the realization of the principles of the formation of good legislation. The function of an academic paper is as a scientific paper that can be accounted for containing the background, the purpose of the preparation, the targets to be achieved so as to provide an overview of the agency, the scope of legislation, and provide a reflection for politics and law.

Keywords: Academic Paper; Formation; Legislation.

Penerapan Norma Hukum dalam Berkehidupan di Masyarakat

Mahardyecka Trias Purnama — 2026-04-30

Dalam membantu menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berkeadilan, hukum memainkan peran penting dalam menerapkannya. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat dan keadaan sosial yang sebenarnya, ketidakkonsistenan aparat dalam menjalankan tugas, dan ketidakdisiplinan warga dalam mematuhi aturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen ini memengaruhi keberhasilannya. Untuk menyelidiki interpretasi hukum modern dam hubungan dengan dinamika sosial masyarakat, penelitian ini menggabungkan perspektif yuridis normatif dan sosiologis. Menurut penelitian, tiga faktor menentukan keberhasilan undang-undang: (1) kualitas undang-undang yang dibuat pemerintah; (2) Profesionalitas dan integritas penegak hukum; dan (3) bagaimana masyarakat melihat hukum. Faktor yang menghambat termasuk aturan yang tidak jelas, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Akibatnya, peningkatan keinginan masyarakat untuk menggunakan jalan hukum merupakan bukti kemajuan besar. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi berfungsi dengan baik dalam masyarakat, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi harus diperbaiki, lembaga penegak hukum harus diperkuat, dan pendidikan hukum harus terus diberikan.

Kata Kunci: Norma Hukum; Masyarakat; Penegakan Hukum; Kesadaran Hukum.

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan Keterlibatan Publik dalam Pembentukan Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana

Regiska Sukma Budi Wardani — 2026-04-30

The revision of Indonesia's Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981, KUHAP) reflects a critical stage in the nation's legal development, where the sovereignty of the people and the principles of a constitutional state must be upheld. This paper investigates the role of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) in exercising its legislative authority and examines the extent of public participation in the drafting process. The study aims to evaluate whether the revision embodies democratic legitimacy by balancing procedural compliance with substantive engagement. Using a normative juridical approach enriched by empirical observations of parliamentary debates, civil society critiques, and consultation mechanisms, the analysis reveals that DPR carried out its formal duties of drafting, deliberating, and enacting the bill. However, public involvement remained limited, often symbolic, and insufficiently integrated into the final provisions. These findings highlight a persistent gap between the constitutional ideal of sovereignty residing in the people and the practical realities of legislative processes. The paper concludes that the legitimacy of KUHAP's revision depends not only on DPR's procedural authority but also on strengthening participatory mechanisms to ensure transparency, accountability, and the protection of fundamental rights, thereby aligning with Indonesia's constitutional mandate to advance justice, sovereignty, and public welfare.

Keywords: Criminal Procedure Code; DPR; Legislative Process; Public Participation; Democratic Legitimacy.

Perbandingan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura

Rizkenda Raffendi Ramadhani — 2026-04-30

Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura, dengan menyoroti perbedaan fundamental antara sistem hukum Civil Law di Indonesia dan Common Law di Singapura. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk mengkaji tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kepastian hukum di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia cenderung prosedural, panjang, dan rentan terhadap inefisiensi serta korupsi legislasi, sedangkan Singapura menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pasar, terutama melalui dominasi eksekutif dan penggunaan preseden. Kesimpulannya, Indonesia perlu mereformasi birokrasi legislasinya agar lebih efisien dan adaptif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, serta mempertimbangkan fleksibilitas ala Singapura dalam merespons dinamika globa.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Pembentukan Undang-Undang; Civil Law; Common Law

Peran Lembaga Pembentuk Peraturan, Pelembagaan Partisipasi Publik dan Kewenangan Legislasi Limpahan dalam Sistem Hukum Indonesia

Fransisca Felicia Bakker — 2026-04-30

Proses legislatif adalah aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis, tetapi Indonesia masih menghadapi masalah dengan keseimbangan kelembagaan, keterlibatan publik, dan tanggung jawab atas undang-undang dan peraturan yang disahkan. Penelitian mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi; mengevaluasi kelembagaan partisipasi publik; dan mengkaji ruang lingkup serta batasan kewenangan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-legal, meninjau undang-undang, prinsip-prinsip hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan prosedur peraturan terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas deliberatif DPR dibatasi oleh kendali eksekutif dalam pembuatan undang-undang dan masukan ekstensif dari DPD, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan legalitas legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa, meskipun partisipasi publik diamanatkan oleh undang-undang, pada dasarnya bersifat prosedural dan tidak menghasilkan keterlibatan yang bermakna. Selain itu, peraturan delegasi di Indonesia telah menjadi lebih terbuka dan tidak tepat, meningkatkan kemungkinan tindakan peraturan yang melampaui kewenangan (ultra vires), yang melanggar kepastian hukum dan norma legalitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas analisis DPR perlu ditingkatkan, kewenangan DPD perlu diperluas, norma-norma yang diperlukan untuk keterlibatan publik perlu diterapkan, dan struktur pengawasan yang kuat untuk pekerjaan legislatif setelah disetujui perlu dibangun.

Kata Kunci: Pembentukan Peraturan; Partisipasi Publik; Legislasi Limpahan; Delegasi Kewenangan; Negara Hukum

Perbandingan Proses Legislasi Pajak Penghasilan dalam Sistem Civil Law Indonesia dan Common Law Amerika Serikat

Pranandhi Aristo — 2026-04-30

Income tax is one of the primary sources of revenue for a country and plays a vital role in maintaining economic stability. Income tax is a levy imposed on individuals once they meet the conditions established by law to be classified as taxpayers. The conditions under which a person is deemed eligible to be subjected to income tax are systematically regulated by the government to determine whether an individual has the capacity to bear such a tax. Every country has its own detailed regulations governing income tax, including the applicable tax rates, the requirements that determine whether an individual or entity is subject to taxation, and the penalties imposed on taxpayers who fail to fulfill their tax obligations. Differences between countries in these regulations inevitably arise due to the distinct legal systems they adopt. In the world today, several legal systems exist, but the two most widely used are the civil law and common law systems. The presence of these legal systems gives each country its own unique characteristics in conducting legal processes.

Keywords: Income Tax; Tax Payer; Legal System

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Struktur dan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Aditya Budi Priyambada — 2026-04-30

Penulisan artikel ini membedah terkait politik dan hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Politik hukum juga mempengaruhi bagaimana proses legislasi terbentuk hingga produk hukum dilahirkan. Latar belakang proses legislasi ini tidak dapat dijauhkan dari kepentingan politik yang mengantarkan urgensi pembuatan perundang undangan tersebut. Dengan metode deskripsi kualitatif, diharapkan mampu menggambarkan kondisi actual secara terperinci. Kondisi ini dapat dilihat dalam RUU KUHAP 2025 dan RUU KPK 2019 yang pernah terjadi di Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum tidak dapat dipisahkan dan dapat mengubah struktur dan jenis perundang undangannya. Sarannya adalah politik hukum ini harus diarahkan dengan baik agar tidak sampai keluar dari arah yang sebenarnya..

Kata Kunci: Politik; Hukum; Perundang - Undangan