VJJ

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket Atas Tindakan Kekerasan Oleh Konsumen Akibat Ketidaksesuaian Pesanan

Amelinda Rosiana Saputri, Okta Dwi Trisnawati — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstract

The violence against a package courier in Pamekasan, where the courier was choked by a consumer who refused to pay because they believed the goods were not as ordered, raises legal questions about the status of such actions from a civil perspective, specifically Unlawful Acts (PMH). This research aims to analyze whether consumer acts of violence against couriers can be qualified as unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, and to examine the legal remedies available to couriers for legal protection and compensation for damages resulting from such actions. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach, examining the doctrine of PMH, elements of fault, loss, causality, and the criteria for unlawful acts in court decisions. The research results show that the act of physical violence, specifically choking the courier, meets the elements of PMH because there was an unlawful act, fault, real damage both physical and psychological, and a causal relationship between the consumer's actions and the resulting damage. The courier has the right to sue for both material and immaterial damages thru civil lawsuit mechanisms based on PMH, in addition to the criminal efforts that can be pursued. Therefore, it is necessary to strengthen protection policies for couriers as part of the most vulnerable parties in COD transactions, including regulations that guaranty the responsibility of consumers and logistics companies for worker safety.

Keywords: Illegal Acts; Package Courier; Compensation; Legal Protection; Cash On Delivery.

Abstrak

Kekerasan terhadap seorang kurir paket di Pamekasan, dimana kurir mengalami tindakan cekikan oleh konsumen yang menolak melakukan pembayaran karena menilai barang tidak sesuai pesanan, menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan tindakan tersebut dalam perspektif perdata, khususnya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan kekerasan konsumen terhadap kurir dapat dikualifikasikan sebagai PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta untuk mengkaji bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh kurir dalam memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan kerugian akibat tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui telaah doktrin PMH, unsur-unsur kesalahan, kerugian, kausalitas, serta tolok ukur tindak melanggar hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan fisik berupa cekikan terhadap kurir memenuhi unsur-unsur PMH karena adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian nyata baik fisik maupun psikologis, serta hubungan kausal antara tindakan konsumen dengan kerugian yang timbul. Kurir memiliki hak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil melalui mekanisme gugatan perdata atas dasar PMH, selain upaya pidana yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan bagi kurir sebagai bagian dari pihak yang paling rentan dalam transaksi COD, termasuk regulasi yang menjamin tanggung jawab konsumen dan perusahaan logistik terhadap keselamatan pekerja.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Kurir Paket; Ganti Rugi; Perlindungan Hukum; Cash On Delivery.

Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Theresia Agatha Sinambela, Madina Aulia Rachma — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstrak

Tindak pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang semakin memperoleh perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan mengenai pelecehan seksual sebelumnya hanya tersirat dalam beberapa pasal KUHP, seperti Pasal 281 tentang perbuatan cabul di muka umum dan Pasal 289–296 mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, norma-norma tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak reformasi hukum, dengan memberikan definisi yang lebih luas, pengakuan terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan, pola penegakan hukum, serta efektivitas KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani kasus pelecehan seksual. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Implementasinya masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendampingan, dan budaya victim-blaming.

Kata Kunci: Pelecehan seksual; KUHP; UU TPKS; Penegakan hukum; Perlindungan korban.

Abstract

Sexual harassment is a form of violence that is increasingly receiving serious attention in the Indonesian legal system. Previously, provisions regarding sexual harassment were only implied in several articles of the Criminal Code, such as Article 281 concerning indecent acts in public and Articles 289–296 concerning indecent acts with violence or threats of violence. However, these norms were deemed inadequate to provide comprehensive protection for victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence marked a milestone in legal reform, providing a broader definition, recognizing various forms of sexual harassment, and providing mechanisms for victim protection and recovery. This study aims to analyze the differences in regulations, law enforcement patterns, and the effectiveness of the Criminal Code and the Law on Criminal Acts of Sexual Violence in addressing sexual harassment cases. The method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. Implementation still faces obstacles, such as limited understanding among law enforcement officials, limited assistance facilities, and a culture of victim-blaming.

Keywords: Sexual harassment; Criminal Code; Sexual Violence Law; Law enforcement; Victim protection.

Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Adinda Prasyantia, Fajar Intan Kurnia, Nadhira Wahyu Adityarani — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstract

Early marriage remains a serious issue in Indonesia and has negative impacts on the fulfillment of children's rights as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014. This study examines the influence of early marriage on children's rights and family welfare using a normative juridical approach through literature review. The findings indicate that early marriage tends to hinder children's access to education and healthcare, disrupt their physical and mental development, and increase their vulnerability to violence. In addition, early marriage creates economic instability and reduces the quality of parenting within the family. To prevent marriages involving children, the minimum age for marriage stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage, which sets 19 years as the minimum age for both men and women, must be strictly enforced. Strengthening community education and enhancing the role of child protection institutions are also essential to ensure the optimal protection of children's rights.

Keywords: Early Marriage; Fulfillment of Children's Rights; Family Welfare; Child Protection.

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan berdampak negatif terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dini terhadap hak anak dan kesejahteraan keluarga dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan, mengganggu perkembangan fisik maupun mental, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kualitas pengasuhan dalam keluarga. Untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, perlu ditegakkan secara konsisten. Diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan peran lembaga perlindungan anak guna memastikan terlindunginya hak-hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Pemenuhan Hak Anak; Kesejahteraan Keluarga; Perlindungan Anak.

Tinjauan Yuridis dalam Sistem Pewarisan dengan Aset Berupa Kripto dalam Sistem Hukum Waris di Indonesia

Neykaya Anggraini Herlambang, Marsya Nabila Hadist — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstrak

Kemunculan aset digital, khususnya cryptocurrency, menimbulkan masalah baru bagi sistem hukum waris di Indonesia. Penelitian ini telah membuktikan bahwa saldo cryptocurrency dapat dianggap sebagai objek warisan, asalkan dapat dibuktikan keberadaannya dan memiliki kunci pribadi untuk ahli waris. Aset kripto memenuhi syarat sebagai harta benda menurut hukum Indonesia karena memiliki nilai ekonomi, dapat dipindahtangankan, dan memiliki bukti kepemilikan yang didukung oleh catatan blockchain. Tanpa kunci pribadi yang didokumentasikan atau bahkan dimiliki oleh individu tertentu, pewarisan aset ini menghadapi tantangan besar dalam hal akses. Hal ini sering menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak mengenai siapa yang berwenang untuk mengendalikan aset, serta tuduhan bahwa aset telah ditransfer secara sepihak setelah kematian seseorang. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme hukum yang ada, seperti eksekutor, gugatan pembagian harta, atau gugatan terhadap kepemilikan ilegal kunci pribadi, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Notaris juga berperan penting dalam membuat daftar aset digital, karena mereka dapat memastikan bahwa aset kripto dapat didokumentasikan dengan benar dalam harta warisan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa aset kripto secara hukum dapat diwariskan, namun realisasinya masih terhambat oleh kekosongan regulasi dan tantangan teknis.

Kata Kunci: Pewarisan Aset Digital; Cryptocurrency; Harta Peninggalan; Private Key; Bukti Transaksi Elektronik; Penguasaan Aset; Pengaturan Waris Indonesia.

Abstract

The emergence of digital assets, in particular cryptocurrency, brings new problems for inheritance law system in Indonesia. This research has confirmed that the cryptocurrency balance is able to be regarded as an inheritance object, if it can prove where exists and having a private key for an inheritor. Crypto assets meet the requirement of property according to Indonesian laws as they are economic value, can be transferred, and have supporting evidences of its ownerships through blockchain records. Without documented or even held private keys by specific individuals, the inheritance of these assets is heavily challenged in terms of access. This often causes contention amongst parties as to who has the authority to call the shots over assets, and accusations of assets being transferred unilaterally post death of person. The study concludes that existing legal mechanisms such as executorship, action for partition or suit against the illegal possession of private keys are available to address disputes. Notaries are also important when it comes to creating a list of digital assets, as they can ensure that crypto assets may be properly documented within the estate. All in all, this research establishes that crypto assets are legally capable of being inherited, yet the realization is still hindered by a regulatory vacuum and technical challenges.

Keywords: Digital Asset Inheritance; Cryptocurrency; Estate Property; Private Key; Electronic Transaction Evidence; Asset Control; Indonesian Inheritance Regulation.

Penipuan Top Up Robux via Login: Analisis Modus Operandi, Kerentanan Korban, dan Strategi Pencegahannya

Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Fahmi Miftah — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstract

This study examines the increasing number of Robux top-up frauds targeting users aged children and adolescents through structured social engineering strategies. Perpetrators typically create fake identities on social media, offer significantly lower top-up prices, and create a false sense of urgency and trust to encourage victims to hand over login credentials. Once the account is compromised, the perpetrators drain the Robux, remove valuable items, and even sell the account. This phenomenon reveals weak digital literacy, minimal parental supervision, and suboptimal platform protection for young users. Using a qualitative approach based on literature studies, this study emphasizes the need for digital literacy education, strengthened platform security, and legal policies that are more responsive to the dynamics of cybercrime in the online gaming ecosystem..

Keywords: Digital Fraud; Robux; Social Engineering; Children And Teens; Cybersecurity; Online Gaming.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji modus penipuan top up Robux melalui login yang semakin meningkat dan menyasar pengguna berusia anak hingga remaja melalui strategi rekayasa sosial yang terstruktur. Pelaku biasanya membangun identitas palsu di media sosial, menawarkan harga top up jauh lebih murah, serta menciptakan urgensi dan kepercayaan palsu untuk mendorong korban menyerahkan data login. Setelah akun dikuasai, pelaku menguras Robux, memindahkan item berharga, hingga menjual akun korban. Fenomena ini mengungkap lemahnya literasi digital, minimnya pengawasan orang tua, serta kurang optimalnya perlindungan platform terhadap pengguna muda. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menegaskan perlunya pendidikan literasi digital, penguatan keamanan platform, dan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan siber dalam ekosistem permainan daring.

Kata Kunci: Penipuan Digital; Robux; Rekayasa Sosial; Anak Dan Remaja; Keamanan Siber; Permainan Daring.

Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Mutiara Cemerlang Nitiasa, Anandita Putri Maritza — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konflik sinkronisasi normatif antara UU ITE sebagai lex generalis yang menetapkan sanksi retributif dengan UU SPPA sebagai lex specialis yang mengedepankan perlindungan anak, dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku delik siber. Secara normatif, diversi wajib dilaksanakan sebagai manifestasi restorative justice karena ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Namun, implementasi diversi rentan terhadap kegagalan (non-consensus) karena kendala substantif unik pada kejahatan digital, meliputi anonimitas pelaku, kerugian non-materiil (rusaknya reputasi korban), serta hambatan jarak geografis. Ketika upaya diversi gagal, asas lex specialis UU SPPA tetap berlaku secara dominan sehingga mewajibkan hakim menerapkan batasan sanksi setengah dari maksimum pidana orang dewasa yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA dan memprioritaskan penjatuhan pidana tindakan (maatregel) melalui penemuan hukum (rechtsvinding). Hasil penelitian ini menekankan perlunya penyusunan pedoman teknis restorative justice berbasis ruang digital dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam tindak pidana siber yang dilakukan oleh anak untuk mengoptimalisasi diversi.

Kata Kunci: Diversi; Restorative Justice; Pencemaran Nama Baik; Perlindungan Anak; Kejahatan Siber.

Abstract

This study demonstrates the normative synchronization conflict between the ITE Law, as a general lex that stipulates retributive sanctions, and the SPPA Law, as a special lex that prioritizes child protection, in the context of Children in Conflict with the Law (ABH) who commit cyber crimes. Normatively, diversion must be implemented as a manifestation of restorative justice because the criminal threat is under seven years. However, the implementation of diversion is vulnerable to failure (non-consensus) due to substantive constraints unique to digital crimes, including the anonymity of the perpetrator, non- material losses (damage to the victim's reputation), and the obstacle of geographic distance. When diversion efforts fail, the lex specialis principle of the SPPA Law remains dominant, requiring judges to apply a sanction limit of half the maximum adult sentence contained in Article 81 paragraph (2) of the SPPA Law and prioritize the imposition of criminal actions (maatregel) through legal discovery (rechtsvinding). The results of this study emphasize the need to develop technical guidelines for digital- based restorative justice and increase the capacity of law enforcement officers in cybercrimes committed by children to optimize diversion. Keywords:

Keywords: Diversion; Restorative Justice; Defamation; Child Protection; Cyber Crime.

Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Terhadap Pemilik Lahan Dalam Perjanjian Sewa Tidak Berdasarkan Izin Resmi

Jens Thomos Gratya Sinaga, Deyna Keysha Safira, Nadhira Wahyu Adityarani — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstract

The legal issues arising from the practice of parking without official local government permits are increasingly complex, particularly in the context of private land lease agreements. This study aims to analyze the validity of land lease agreements designated for parking activities that require permits, and to identify the form of legal responsibility of parking managers (lessors) towards the landowner (lessor) in the event of default or loss due to unauthorized management. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, this study found that this analysis not only covers the validity of the agreement but also highlights the form of legal responsibility of parking managers that occurs in cases of default. Through this comprehensive understanding, this study demonstrates the need for stricter regulations regarding parking management and clear law enforcement to protect the rights of landowners. The novelty of this study lies in the emphasis on civil law aspects and analysis of landowners' self-protection in cases of unauthorized management, especially in the city of Surabaya, in contrast to previous studies that focused more on criminal and administrative aspects.

Keywords: Lease Agreement; Legal Liability; Breach of Contract; Parking Permit; Public Order.

Abstrak

Permasalahan hukum yang timbul dari praktik penyelenggaraan parkir tanpa izin resmi pemerintah daerah semakin kompleks, terutama dalam konteks perjanjian sewa-menyewa lahan pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan perjanjian sewa lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan parkir yang wajib berizin, serta mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum pengelola parkir (penyewa) terhadap pemilik lahan (yang menyewakan) apabila terjadi wanprestasi atau kerugian akibat pengelolaan tanpa izin. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa analisis ini tidak hanya meliputi keabsahan perjanjian tetapi juga menyoroti bentuk tanggung jawab hukum pengelola parkir yang terjadi dalam kasus wanprestasi. Melalui pemahaman menyeluruh ini, penelitian ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan parkir serta penegakan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pemilik lahan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan pada aspek hukum perdata serta analisis mengenai perlindungan diri pemilik lahan dalam kasus-kasus pengelolaan yang tidak berizin khususnya kota Surabaya, berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek pidana dan administratif.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa; Tanggung Jawab Hukum; Wanprestasi; Izin Parkir; Ketertiban Umum.

Penunjukan Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara : Pertentangan Yuridis Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Mbajeng Putri Evanda, Amanda Ramadhani Ariyanto — Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Ibu Kota Nusantara telah memicu perdebatan hukum karena tidak sejalan dengan asas demokrasi berbasis pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan antara kedua undang-undang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan pengaturan tata kelola Ibu Kota Nusantara dengan sistem pemilihan umum nasional dan dampaknya terhadap asas desentralisasi, akuntabilitas politik, dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebagai wilayah dengan karakteristik khusus, Ibu Kota Nusantara diberikan status lex specialis yang memungkinkan penunjukan kepala otorita tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung. Meskipun kebutuhan percepatan pembangunan dan fleksibilitas kelembagaan sering dikutip sebagai alasan, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengabaian partisipasi politik warga negara, terutama karena Ibu Kota Nusantara berkembang menjadi pusat pemerintahan yang permanen. Hal ini menciptakan dilema antara efektivitas pembangunan awal dan pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang telah diterapkan secara konsisten di seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam implikasi hukum dari mekanisme penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sekaligus membandingkannya dengan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang telah mapan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif, legislatif, konseptual, dan komparatif terhadap kedua undang-undang tersebut. Analisis menunjukkan bahwa meskipun keberadaan peraturan khusus dapat dibenarkan secara hukum, praktiknya harus tetap diatur oleh prinsip konstitusional mengenai kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan pentingnya mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara; Penunjukan Kepala Daerah; Asas Demokrasi