Tinjauan Kritis Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang- Undang Cipta Kerja

Abstract

Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan regulasi yang ada di Indonesia melalui metode Omnibus law. Meskipun demikian efektivitas pengimplementasian undang – undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang cipta kerja tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian. Dalam artikel ini kami bertujuan untuk meninjau secara kritis terhadap pembentukan undang-undang Cipta Kerja serta implikasi yang terjadi dari adanya pembentukan undang-undang ini. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif yaitu Dengan mengkaji berdasarkan norma – norma hukum yang didapatkan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka dan bahan sekunder. Hasilnya Menunjukkan bahwa undang-undang Cipta kerja terdapat implikasi dalam mengimplementasikannya dikarenakan adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artikel ini menyarankan supaya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kebutuhan dan juga kesesuaian ketentuan dengan aturan yang berada diatas maupun dibawahnya.

Kata Kunci: Pembentukan; Hierarki; Undang-Undang Cipta Kerja.

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an effort to simplify existing regulations in Indonesia through the Omnibus Law method. However, the effectiveness of the Job Creation Law's implementation has not met expectations. This is because the provisions contained in the Job Creation Law lack clear parameters, creating uncertainty. In this article, we aim to critically examine the formation of the Job Creation Law and its implications. The method used in this article is normative juridical, namely by examining legal norms obtained through research on library and secondary sources. The results indicate that the Job Creation Law has implications for its implementation due to provisions that do not align with public needs. This article recommends that the process of formulating legislation must consider the needs and suitability of provisions with regulations above and below it.

Keywords: Formation; Hierarchy;  Job Creation Law.